Otonomi daerah adalah otonomi berian. Artinya, daerah mendapatkan otonominya dari pemerintah pusat. Menurut UUD 1945, negara Republik Indonesia adalah organisasi formal kekuasaan pemerintahan tertinggi. Negara Indonesia ada lebih dulu. Setelah negara dibentuk, kekuasaan negara didistribusikan. Pertama, kepada cabang-cabang pemerintahan negara di pusat yaitu kementerian dan lembaga. Kedua, kepada pemerintahan daerah.
Konstruksi pembagian kekuasaan ini menentukan hubungan pusat dan daerah. Terkadang, pusat berada pada kedudukan yang sangat kuat seperti model pemerintahan daerah menurut UU 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Terkadang daerah ada pada posisi yang sangat kuat seperti model pemerintahan daerah menurut UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pada kesempatan lain, keduanya, pusat dan daerah, ada pada posisi seimbang seperti pada model UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Konstruksi pembagian kekuasaan ini menentukan hubungan pusat dan daerah. Terkadang, pusat berada pada kedudukan yang sangat kuat seperti model pemerintahan daerah menurut UU 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Terkadang daerah ada pada posisi yang sangat kuat seperti model pemerintahan daerah menurut UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pada kesempatan lain, keduanya, pusat dan daerah, ada pada posisi seimbang seperti pada model UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Desa, sebaliknya. Ia adalah unit otonom dengan pemerintahan sendiri. Pada periode rezim orde baru, dengan tujuan menjinakan G.30 S PKI, politik massa mengambang diterapkan di desa. Desa disterilkan dari semua kekuatan politik dan tunduk pada kontrol negara. UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa mengatur kekuasaan birokrasi hingga level desa. Dalam UU 22 Tahun 1999, desa mendapatkan basis politiknya dengan mendapatkan pengakuan status keberagaman. Dibawah UU Nomor 22 Tahun 1999, status asli desa dihidupkan dan diakui.
UU Nomor 6 Tahun 2014, menjadikan desa sebagai satu kesatuan antara pemerintahan desa dan masyarakat desa. Pemerintah desa dipilih dari oleh dan untuk rakyat desa, masyarakat desa adalah sumber dari kekuasaan pemerintahan desa. Pemerintah bertindak selaku pembimbing dan pengayom masyarakat. Masyarakat berperan selaku agen-agen pembangunan desa yang berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pembangunan desa.
Desa dan Pembangunan Desa
Desa dan Pembangunan Desa
Desa bukan pembangunan desa. Desa adalah desa dan desa adat. Keduanya adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan hak tradisionalnya yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan republik Indonesia.
Pembangunan desa adalah upaya meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat desa. Pembangunan desa adalah metode melalui mana desa mencapai tingkat ekonomi yang diinginkan, internalisasi nilai yang semakin kuat, serta pemihakan pada inklusi sosial desa.
Dalam pemahaman semacam itu, pembangunan desa hanyalah sebagian dari pengertian desa. Pembangunan desa sendiri menurut UU Nomor 6 tahun 2014 terbagi atas dua bagian. Pertama, pembangunan desa yang dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat desa. Kedua, pembangunan kawasan perdesaan yang merupakan pembangunan yang dirancang oleh pemerintah, kementerian/lembaga, serta perlibatan kerjasama antar pemerintah.
Inti desa adalah kewenangan desa. Sementara inti pembangunan desa adalah perencanaan pembangunan desa. Dalam Pasal 2 UU Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa baik pemerintahan desa, pembangunan desa, maupun pemberdayaan masyarakat desa, digagas dalam koridor NKRI.
Kewenangan Desa dalam Kerangka NKRI
Kewenangan desa, menurut UU 6 Tahun 2014, adalah kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Tetapi kewenangan itu berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat.
Kewenangan desa terdiri dari (1) kewenangan berdasarkan asal-usul, (2) kewenangan lokal skala desa, (3) kewenangan yang ditugaskan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, dan (4) kewenangan lain yang ditugaskan peraturan perundangan untuk dilaksanakan oleh desa.
Posisi kewenangan desa semacam ini, tidak dapat tidak menjadikan pemerintahan desa adalah “sebagian dari pemerintahan negara”. Karena dengan melihat konstruksi kewenangan nomor 2 hingga 4, dapat dipastikan bahwa desa adalah penyelenggara urusan pemerintah. Kesimpulan ini semakin kuat manakala disadari bahwa Pasal 5 UU Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa desa “berkedudukan dalam wilayah Kabupaten/Kota.
Dapat dipahami bahwa konstruksi ini sejalan dengan visi kebhinekaan dan ketunggalikaan negara. Desa tidak dapat dilepas dari kedudukan Kabupaten/Kota. Kebhinekaan nampak dalam keberagaman desa dan desa adat. Ketunggalikaan nampak pada sistem pemerintahannya yang merupakan bagian tidak langsung dari pemerintahan negara.
Desa dalam Kementerian Kabinet Kerja
Kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi adalah kementerian baru dalam kabinet kerja 2015-2019. Kementerian itu sendiri merupakan campuran yang bukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi serumpun, tetapi lebih nampak sebagai kementerian ad-hock yang mengerjakan tugas-tugas tertentu. Sebagai kementerian ad-hock, ia harus berakhir manakala tugas tertentu itu telah diselesaikan.
Posisi desa sebagaimana dijabarkan sebelumnya menjadikan urusan desa pemerintahan desa dan desa adat tetap merupakan bagian dari kementerian Dalam Negeri sebagai aparat negara yang diberikan tugas menjaga kebhinekaan dan ketunggalikaan Indonesia. Urusan Pemerintahan Desa itu mencakup (1) pembentukan desa, (2) penyelenggaraan pemerintahan desa, (3) pemilihan kepala desa, (4) keuangan desa, (4) perencanaan pembangunan desa, dan (5) lembaga kemasyarakatan desa. Kelima urusan itu adalah urusan yang tidak pernah dikerjakan oleh kementerian manapun selain kementerian dalam negeri sejak negara Indonesia berdiri.
Pembangunan desa adalah upaya meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat desa. Pembangunan desa adalah metode melalui mana desa mencapai tingkat ekonomi yang diinginkan, internalisasi nilai yang semakin kuat, serta pemihakan pada inklusi sosial desa.
Dalam pemahaman semacam itu, pembangunan desa hanyalah sebagian dari pengertian desa. Pembangunan desa sendiri menurut UU Nomor 6 tahun 2014 terbagi atas dua bagian. Pertama, pembangunan desa yang dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat desa. Kedua, pembangunan kawasan perdesaan yang merupakan pembangunan yang dirancang oleh pemerintah, kementerian/lembaga, serta perlibatan kerjasama antar pemerintah.
Inti desa adalah kewenangan desa. Sementara inti pembangunan desa adalah perencanaan pembangunan desa. Dalam Pasal 2 UU Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa baik pemerintahan desa, pembangunan desa, maupun pemberdayaan masyarakat desa, digagas dalam koridor NKRI.
Kewenangan Desa dalam Kerangka NKRI
Kewenangan desa, menurut UU 6 Tahun 2014, adalah kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Tetapi kewenangan itu berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat.
Kewenangan desa terdiri dari (1) kewenangan berdasarkan asal-usul, (2) kewenangan lokal skala desa, (3) kewenangan yang ditugaskan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, dan (4) kewenangan lain yang ditugaskan peraturan perundangan untuk dilaksanakan oleh desa.
Posisi kewenangan desa semacam ini, tidak dapat tidak menjadikan pemerintahan desa adalah “sebagian dari pemerintahan negara”. Karena dengan melihat konstruksi kewenangan nomor 2 hingga 4, dapat dipastikan bahwa desa adalah penyelenggara urusan pemerintah. Kesimpulan ini semakin kuat manakala disadari bahwa Pasal 5 UU Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa desa “berkedudukan dalam wilayah Kabupaten/Kota.
Dapat dipahami bahwa konstruksi ini sejalan dengan visi kebhinekaan dan ketunggalikaan negara. Desa tidak dapat dilepas dari kedudukan Kabupaten/Kota. Kebhinekaan nampak dalam keberagaman desa dan desa adat. Ketunggalikaan nampak pada sistem pemerintahannya yang merupakan bagian tidak langsung dari pemerintahan negara.
Desa dalam Kementerian Kabinet Kerja
Kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi adalah kementerian baru dalam kabinet kerja 2015-2019. Kementerian itu sendiri merupakan campuran yang bukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi serumpun, tetapi lebih nampak sebagai kementerian ad-hock yang mengerjakan tugas-tugas tertentu. Sebagai kementerian ad-hock, ia harus berakhir manakala tugas tertentu itu telah diselesaikan.
Posisi desa sebagaimana dijabarkan sebelumnya menjadikan urusan desa pemerintahan desa dan desa adat tetap merupakan bagian dari kementerian Dalam Negeri sebagai aparat negara yang diberikan tugas menjaga kebhinekaan dan ketunggalikaan Indonesia. Urusan Pemerintahan Desa itu mencakup (1) pembentukan desa, (2) penyelenggaraan pemerintahan desa, (3) pemilihan kepala desa, (4) keuangan desa, (4) perencanaan pembangunan desa, dan (5) lembaga kemasyarakatan desa. Kelima urusan itu adalah urusan yang tidak pernah dikerjakan oleh kementerian manapun selain kementerian dalam negeri sejak negara Indonesia berdiri.
Kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi sendiri nampaknya akan mengerjakan tugas-tugas yang semula merupakan tugas lama dari masing-masing kementerian/lembaga dan tambahan tugas baru yaitu pembangunan kawasan perdesaan. Tugas lama yang dikerjakan adalah (1) tugas bidang pembangunan daerah tertinggal dan kawasan tertinggal yang dikerjakan kementerian PDT terdahuklu, (2) tugas bidang ketransmigrasian yang dikerjakan kementerian tenaga kerja dan transmigrasi terdahulu, dan (3) tugas pelaksanaan koordinasi pembangunan desa yang merupakan tugas baru yang ditugaskan oleh UU 6 Tahun 2014.
Dalam istilah orang desa, kementerian Dalam Negeri mendampingi desa dalam menyukseskan pembangunan desa yang direncanakan sendiri oleh masyarakat desa, kementerian desa, PDT dan transmigrasi mengerjakan tugas pembangunan desa yang direncanakan oleh kementerian lembaga yang berada di Jakarta. Fungsi Kemendagri atas desa adalah pembina dan pendamping. Fungsi kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi adalah koordinator pembangunan kawasan perdesaan.
Dalam istilah orang desa, kementerian Dalam Negeri mendampingi desa dalam menyukseskan pembangunan desa yang direncanakan sendiri oleh masyarakat desa, kementerian desa, PDT dan transmigrasi mengerjakan tugas pembangunan desa yang direncanakan oleh kementerian lembaga yang berada di Jakarta. Fungsi Kemendagri atas desa adalah pembina dan pendamping. Fungsi kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi adalah koordinator pembangunan kawasan perdesaan.
berita RT 001 RW 001 RT 001 RW 002 RT 001 RW 003 RT 001 RW 004 RT 002 RW 001 RT 002 RW 002 RT 002 RW 003 RT 002 RW 004